Pemerintah China mengatakan akan mengambil “langkah-langkah yang diperlukan” untuk menanggapi daftar hitam perusahaan China oleh Amerika Serikat atas dugaan peran mereka dalam pelanggaran terhadap orang-orang Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya.
Kementerian Perdagangan China mengatakan langkah AS merupakan “penindasan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan China dan pelanggaran serius terhadap aturan ekonomi dan perdagangan internasional”.
China akan “mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China”, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu. Tidak ada rincian yang diberikan, tetapi China telah membantah tuduhan penahanan sewenang-wenang dan kerja paksa di wilayah barat Xinjiang dan menanggapi dengan serius sanksi terhadap perusahaan dan pejabat dengan larangan visa dan hubungan keuangannya..
Sebelumnya diberitakan bahwa Pemerintahan Biden akan menambahkan lebih dari 10 perusahaan China ke daftar hitam ekonominya paling cepat Jumat karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang, dua sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters.
Tindakan Departemen Perdagangan AS mengikuti penambahan lima perusahaan lain dan entitas China lainnya ke daftar hitam atas tuduhan kerja paksa di wilayah barat China.
Penambahan Daftar Entitas Departemen Perdagangan adalah bagian dari upaya pemerintahan Biden untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Muslim Uighur, kata sumber tersebut.
China menolak tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang dan mengatakan kebijakannya diperlukan untuk membasmi separatis dan ekstrimis agama, yang merencanakan serangan dan memicu ketegangan antara sebagian besar etnis Muslim Uighur dan Han, kelompok etnis terbesar di China.
Pada hari Jumat itu, Departemen Perdagangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan elektronik dan teknologi dan bisnis lainnya membantu memungkinkan “kampanye penindasan Beijing, penahanan massal dan pengawasan teknologi tinggi” terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. Hukuman tersebut melarang orang Amerika menjual peralatan atau barang lain ke perusahaan-perusahaan yang ada di daftar hitam tersebut.
AS telah meningkatkan sanksi keuangan dan perdagangan atas perlakuan China terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainya, bersama dengan tindakan kerasnya terhadap demokrasi di kota semi-otonom Hong Kong.
Pemerintah China sejak 2017 telah menahan satu juta orang atau lebih di Xinjiang. Para pengamat politik menuduh China mengoperasikan kamp kerja paksa dan melakukan penyiksaan dan sterilisasi paksa karena diduga berusaha mengasimilasi kelompok etnis minoritas Muslim.
Departemen Perdagangan AS mengatakan 14 perusahaan ditambahkan ke Daftar Entitasnya atas transaksi mereka di Xinjiang, dan lima lainnya karena membantu angkatan bersenjata China. “Departemen Perdagangan tetap berkomitmen kuat untuk mengambil tindakan tegas untuk menargetkan entitas yang memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang atau yang menggunakan teknologi AS untuk mendorong upaya modernisasi militer China yang tidak stabil,” kata Menteri Perdagangan Gina Raimondo dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs web departemen.
Sumber: AP
