WASHINGTON, 26 Maret 2026 — Ada yang berubah dalam bahasa yang digunakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggambarkan konflik yang sedang berlangsung dengan Iran. Setelah lebih dari tiga pekan rudal, drone, dan korban jiwa berjatuhan, Trump kini bersikeras: ini bukan perang. Ini hanyalah sebuah “operasi militer.”
Perubahan diksi ini bukan sekadar permainan kata. Di baliknya, tersimpan perdebatan konstitusional yang serius tentang batas kekuasaan presiden, tekanan politik dari dalam negeri, dan upaya untuk membingkai ulang narasi konflik yang telah menelan banyak korban.
“Saya Tidak Akan Menggunakan Kata Perang”
Pada sebuah acara makan malam dengan anggota Kongres Partai Republik di Gedung Putih, Rabu malam, Trump melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Sambil menyindir lawan-lawannya dari Partai Demokrat, ia menjelaskan mengapa ia lebih suka menyebut konfrontasi dengan Iran sebagai “operasi militer.”
“Mereka tidak suka kata perang,” kata Trump, merujuk pada Demokrat yang menuntut otorisasi Kongres untuk setiap konflik bersenjata. “Karena seharusnya ada persetujuan (dari Kongres). Jadi saya akan menggunakan kata operasi militer.”
Dengan nada bercanda, ia bahkan pernah menyebut perang di Iran sebagai sekadar “perjalanan.” Kini, ia menegaskan kembali bahwa apa yang terjadi adalah sebuah “operasi militer” yang telah mencapai “keberhasilan luar biasa.”
Persoalan Konstitusi yang Menganga
Perubahan terminologi ini tidak lepas dari ketentuan konstitusi Amerika Serikat yang sangat jelas. Pasal I Konstitusi AS memberikan wewenang eksklusif untuk menyatakan perang kepada Kongres, bukan kepada presiden. Trump, yang melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran sejak 28 Februari tanpa persetujuan legislatif, secara teknis berada di wilayah abu-abu konstitusional.
Ia membenarkan tindakannya dengan klaim bahwa Iran mengancam Amerika Serikat dan sekutunya, sedang mengembangkan senjata nuklir, dan memiliki rudal balistik yang mampu mencapai AS. Namun bagi Partai Demokrat, alasan itu tidak cukup. Mereka menilai pemerintahan Trump gagal menyajikan bukti yang meyakinkan tentang “ancaman langsung” yang memerlukan tindakan militer sepihak.
Yang memperkeruh suasana, laporan The Wall Street Journal mengungkap bahwa dalam dua minggu pertama konflik saja, 13 tentara Amerika tewas dan 210 lainnya terluka. Angka ini, menurut Demokrat, seharusnya menjadi panggilan bagi Kongres untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat.
Antara Pujian Diri dan Realitas di Lapangan
Trump tak henti memuji kekuatan militernya. Ia berbangga bahwa serangan awal telah menghancurkan fasilitas militer Iran, termasuk beberapa reaktor nuklir dan infrastruktur energi. “Kami mengendalikan langit-langit Iran,” katanya, seraya menambahkan bahwa kampanye ini adalah pengerahan kekuatan terbesar sejak invasi Irak 2003.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan cerita yang lebih kompleks. Iran tidak tinggal diam. Rudal-rudal balistik dan drone mereka telah menembus pertahanan Israel, menghantam Kota Dimona—lokasi reaktor nuklir Israel—dan menghancurkan delapan bangunan tempat tinggal di Kota Arad. Lebih dari 200 warga Israel dilaporkan terluka dalam serangan itu.
Iran juga melancarkan serangan terhadap apa yang disebutnya sebagai pangkalan militer AS di negara-negara Teluk, menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas sipil dan menelan korban jiwa warga sipil, yang membuat hubungan Teheran dengan negara-negara tetangganya semakin tegang.
Skala Waktu dan Ancaman Baru
Di tengah perdebatan hukum dan politik, Trump disebut-sebut telah memberi tahu para penasihatnya bahwa ia ingin menghindari perpanjangan konflik. Menurut The Wall Street Journal, presiden AS itu meyakini perang dengan Iran telah memasuki fase akhir dan menetapkan jangka waktu 4 hingga 6 minggu untuk menyelesaikannya.
Namun, media Israel Yedioth Ahronoth mengutip sumber anonim yang menyebutkan bahwa jika jalur negosiasi yang sedang berlangsung gagal, Trump mungkin akan mengarahkan pasukannya untuk merebut Pulau Khark, pusat ekspor minyak Iran. Langkah ini akan menjadi eskalasi besar yang mengubah “operasi militer” menjadi pendudukan wilayah.
Sementara itu, di belakang layar, negara-negara seperti Pakistan, Turki, dan Mesir terus berupaya menjadi penengah dalam negosiasi yang kemungkinan akan digelar untuk mengakhiri konflik. Namun, Iran masih bersikeras menolak tuntutan utama Amerika terkait program nuklir dan rudalnya.
Kata-kata dan Konsekuensi
Bagi Trump, menyebut konflik sebagai “operasi militer” adalah kemenangan kecil dalam pertempuran narasi. Ia tidak perlu meminta izin Kongres, dan ia dapat mengendalikan pesan bahwa ini adalah tindakan terbatas yang sudah hampir selesai. Namun, bagi tentara-tentara Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah, bagi warga Iran yang rumahnya hancur, dan bagi stabilitas kawasan yang kini berada di ujung tanduk—perbedaan antara “perang” dan “operasi militer” mungkin hanya soal eufemisme.
Pertanyaan yang tersisa: akankah Kongres membiarkan definisi baru ini bertahan? Ataukah kata-kata akan berubah lagi ketika eskalasi berikutnya meletus?
Sumber: Al Jazeera
