Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengatakan pada hari Sabtu (10/09/21) bahwa mundurnya Otoritas Palestina dari perjanjian hibah dari Qatar untuk para pegawai di Gaza mencerminkan peran aktifnya dalam blokade terhadap Gaza.
Kesimpulan Ini muncul dalam pernyataan juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum kepada ‘Arabi21’ sebagai tanggapan atas pengumuman duta besar Qatar, Muhammad al-Emadi bahwa Otoritas Palestina telah menarik diri dari perjanjian dengan Qatar mengenai transfer dana hibah dari Qatar untuk untuk para pegawai jalur Gaza melalui bank-bank Otoritas Palestina. Barhoum mengatakan bahwa mundurnya Otoritas Palestina dari perjanjian tersebut mencerminkan peran aktifnya dalam pengepungan Gaza dan krisis yang semakin parah.
Dia menekankan bahwa seharusnya konflik dan perlawanan utama adalah dengan para penjajah Israel, “dimana mereka tahu bagaimana kita akan memaksa mereka untuk mengakhiri blokade ini.”
Pada Jumat malam, Duta Besar Qatar Muhammad Al Emadi yang juga menjabat sebagai ketua Komite Qatar untuk Rekonstruksi Gaza mengumumkan bahwa Otoritas Palestina telah menarik diri dari perjanjian yang baru-baru ini disepakati antara mereka dan Komite Qatar mengenai pencairan dana hibah untuk para pegawai Gaza.
Dalam sebuah pernyataannya, Duta Besar Al Emadi menekankan bahwa Otoritas Palestina telah memberitahunya tentang keputusannya untuk menarik diri dari kesepakatan dana hibah untuk para pegawai Gaza melalui bank-bank yang tunduk terhadap Otoritas Palestina di Gaza, meskipun ada negosiasi baru-baru ini dan kesiapan Negara Qatar untuk mentransfer dana ke Otoritas Palestina sebagai persiapan untuk memulai proses transfer dalam beberapa hari yang akan datang.
Al-Emadi menjelaskan bahwa Otoritas Palestina beralasan bahwa mereka menarik diri dari kesepakatan itu karena ketakutan akan tuntutan hukum dan tuduhan bahwa bank-bank yang tunduk kepada otoritas Palestina tersebut ‘mendukung terorisme’. Al Emadi juga menegaskan bahwa komite Qatar untuk rekonstruksi Gaza saat ini sedang bekerja untuk mencari solusi dari masalah tersebut dan bisa menemukan cara alternatif untuk mengucurkan dana hibah tersebut ke para pegawai di Gaza.
Sejak tahun 2007, Hamas telah memerintah Jalur Gaza, setelah memenangkan mayoritas kursi di parlemen Palestina pada pemilihan parlemen Palestina tahun 2006. Setelahnya, Israel melakukan blokade darat, udara dan laut terhadap Jalur Gaza. Sampai saat ini, Hamas memegang kendali atas Jalur Gaza setelah mereka merebut lembaga-lembaga pemerintahan pada tahun 2007 dan menggantikan Fatah dan para pejabat Otoritas Palestina lainnya dengan para anggotanya.
Sumber: Arabi21.
