GAZA, 17 Februari 2026 — Seorang pemimpin senior Hamas dengan tegas membantah pemberitaan media Israel mengenai adanya tenggat waktu 60 hari bagi kelompoknya untuk menyerahkan seluruh persenjataan, termasuk senjata individu. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dan ancaman militer Israel.
Mahmoud Mardawi, seorang tokoh penting Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), dalam wawancara dengan program “Al-Masa’iyyah” di Al Jazeera Mubasher, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari pihak mana pun mengenai keputusan tersebut.
Mardawi menyebut pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemberitaan media Israel sebagai “ancaman kosong yang tidak berdasar” dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa tuntutan pelucutan senjata adalah hal yang mustahil untuk diterima.
Perang Agama, Bukan Sekadar Pendudukan Militer
Dalam pernyataannya, Mardawi mengkritik keras kebijakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem. Ia berargumen bahwa Israel menjalankan “perang agama” secara fundamental, bukan sekadar pendudukan militer biasa. Sebagai bukti, ia menyebut penguasaan Israel atas situs-situs religius seperti Makam Rahel dan Masjid Ibrahimi, serta upaya sistematis untuk mengusir penduduk dan mencaplok tanah dalam rangka “mengYahudikan” Yerusalem.
Ia meyakini bahwa semua kebijakan ini bertujuan mendorong emigrasi paksa rakyat Palestina. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai. “Rakyat Palestina akan tetap teguh di tanah mereka meskipun terus-menerus dibunuh dan diblokade di Gaza dan Tepi Barat,” ujarnya.
Siap Hadapi Konsekuensi dan Seruan Persatuan
Menanggapi ancaman Israel yang akan menggunakan kekuatan setelah tenggat waktu berakhir, Mardawi memperingatkan bahwa setiap agresi akan memiliki “konsekuensi serius bagi kawasan.” Ia dengan tegas menyatakan bahwa rakyat Palestina “tidak akan pernah mengibarkan bendera putih.”
Mardawi mengungkapkan bahwa saat ini tengah berlangsung dialog antarfaksi Palestina, termasuk dengan Otoritas Palestina dan gerakan Fatah, untuk mencapai sikap bersama dalam menghadapi kebijakan Israel. Ia memperingatkan bahwa “ketidakhadiran persatuan nasional akan membahayakan perjuangan Palestina.”
Ia juga menyerukan terbentuknya sikap kolektif yang terpadu dari dunia Arab dan Islam untuk melindungi tanah dan tempat-tempat suci. “Setiap upaya perdamaian parsial atau konsesi tanah tidak akan pernah berhasil,” pungkas Mardawi, menegaskan komitmen untuk mempertahankan tanah air sampai akhir.
Dilansir dari: Al Jazeera
