Minggu (26/09/21) Dewan Kehakiman Tertinggi mengumumkan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap para peserta dalam konferensi “Perdamaian dan Pemulihan”, yang menyerukan normalisasi hubungan dengan Israel, menurut Kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency (INA)
Dewan itu mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa “Pengadilan Investigasi Pertama Kota Karkh, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Penasehat Keamanan Nasional, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap terdakwa Wissam Al-Hardan menyusul peran yang dimainkannya dalam menyerukan normalisasi dengan Israel.”
Dewan itu menambahkan, “Sebuah surat perintah penangkapan juga telah dikeluarkan terhadap Mitsal Al-Alusi, dan seorang pejabat perempuan kementerian Kebudayaan, Sahar Karim Al-Thai, untuk kejahatan yang sama.” Pernyataan itu juga mengatakan bahwa “Tindakan hukum akan segera diambil terhadap peserta lainnya setelah nama lengkap mereka diketahui.”
Sekitar 300 tokoh Sunni dan Syiah terkemuka di kota Arbil (ibukota wilayah otonom Kurdistan Irak) meminta Baghdad untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, menurut surat kabar Israel Yedioth Ahronoth.
Dalam reaksi pertama Israel atas ajakan normalisasi tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengatakan bahwa kejadian ini “telah menumbuhkan harapan di tempat-tempat yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya.” Ia menambahkan “Kami dan Irak berbagi sejarah dan akar yang sama dalam komunitas Yahudi, dan setiap kali ada seseorang berusaha membuka hubungan dengan kami, kami akan melakukan segalanya untuk berkomunikasi dengan mereka.”
Pada hari Sabtu, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyambut baik pertemuan tersebut. Surat kabar “The Times of Israel” mengutip Bennett yang mengatakan bahwa “Ratusan tokoh masyarakat Irak, Sunni dan Syiah, berkumpul kemarin untuk menuntut perdamaian dengan Israel.”
“Ini adalah seruan yang datang dari bawah, bukan dari atas, dari rakyat dan bukan dari pemerintah, dan pengakuan atas ketidakadilan historis yang telah menimpa orang-orang Yahudi di Irak khususnya adalah hal yang penting,” tambah Bennett.
Sementara itu, pihak berwenang di wilayah Kurdistan membantah hubungan mereka dengan pertemuan tersebut dan beberapa pejabat Kurdistan mengancam untuk untuk memberikan sanksi (kepada pihak yang terlibat).
Pada hari Sabtu, pihak berwenang di wilayah Kurdistan menegaskan akan mengambil tindakan terhadap penyelenggara konferensi tersebut yang menyerukan normalisasi dengan Israel, termasuk mengeluarkan mereka dari di kawasan itu. Kementerian Dalam Negeri di wilayah tersebut mengatakan bahwa beberapa penyelenggara konferensi telah “melakukan distorsi” dari tujuan awal konferensi tersebut dan menggunakannya untuk “tujuan politik.”
Pernyataan itu menambahkan bahwa konferensi tersebut yang diadakan di Arbil pada hari Jumat (awalnya) bertujuan untuk “melakukan persamaan persepsi tentang kerukunan dan menerapkan dasar-dasar federalisme di Irak menurut konstitusi permanen Irak.”
Pemerintah Irak, kepresidenan dan partai-partai politik menyatakan penolakan mereka terhadap konferensi yang diselenggarakan pada Jumat malam itu oleh The Center for Peace Communications atau Pusat Komunikasi Perdamaian yang berbasis di New York, yang menangani masalah normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab dan pemulihan hubungan antara masyarakat sipil.
Ulama Syiah berpengaruh Muqtada al-Sadr bersikap lebih jauh, ia menyerukan pemerintah untuk “mengkriminalisasi dan menangkap semua orang yang berkumpul dan terlibat dalam pertemuan itu.”
Sumber: Alhurra.
