Sembilan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak tewas pada hari Rabu (20/07/22) dalam sebuah pemboman sebuah resort wisata di Zakho di wilayah Kurdistan Irak. Sementara 23 orang lainnya dilaporkan terluka dalam pemboman yang dituduhkan Baghdad dilakukan oleh Turki.
Pasca pemboman itu, Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kazemi mengutuk “pasukan Turki yang sekali lagi melakukan pelanggaran yang jelas dan terang-terangan terhadap kedaulatan, kehidupan serta keamanan warga Irak dengan menargetkan sebuah resort wisata di Kegubernuran Dohuk.”
Al-Kazemi menambahkan dalam sebuah tweet, “Irak memiliki hak penuh untuk membalas serangan ini dan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi rakyatnya dan membebankan pihak penyerang semua tanggung jawab dan konsekuensi dari eskalasi yang terus berlangsung.”
Dewan kementerian untuk Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Al-Kazemi memutuskan setelah pertemuan darurat untuk menugaskan Kementerian Luar Negeri agar menyiapkan semua data tentang “serangan Turki yang berulangkali terhadap kedaulatan dan keamanan rakyat Irak, serta menyampaikan protes mendesak mengenai hal ini kepada Dewan Keamanan PBB.
Al-Kazemi juga memanggil duta besar Turki untuk Irak dan memberitahunya tentang protes tersebut. Ia juga memanggil Kuasa Usaha Irak dari Ankara untuk berkonsultasi dan menghentikan rencana pengiriman dubes baru Irak ke Turki, serta meminta Turki untuk meminta maaf secara resmi dan menarik semua pasukannya dari setiap jengkal tanah Irak.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa Ankara ikut prihatin dengan jatuhnya korban dalam serangan itu. Pernyataan itu menambahkan bahwa Turki sangat berhati-hati untuk menghindari korban sipil atau kerusakan situs sejarah atau budaya serta siap untuk mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk mengungkapkan kebenaran di balik serangan itu.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan bahwa Washington saat ini sedang memantau situasi setelah pengeboman di Dohuk. Namun dia menolak berkomentar secara rinci sampai informasi tentang pemboman itu terungkap. Dalam konferensi persnya, Price menegaskan kembali posisi AS bahwa aksi militer di Irak harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Irak dan menekankan “pentingnya memastikan perlindungan terhadap warga sipil.”
Erbil, ibu kota wilayah otonomi Kurdistan, memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap teroris oleh Turki. Kehadiran PKK di wilayah tersebut menghambat hubungan perdagangan dengan negara tetangganya, Turki.
Ketegangan dan kekerasan sering terjadi di daerah perbatasan Turki dan Irak. Operasi militer Turki di wilayah tersebut kemudian memperburuk hubungan antara Ankara dan pemerintah pusat Irak di Baghdad yang menuduh Turki melanggar kedaulatan wilayahnya, meskipun kedua negara merupakan mitra dagang yang penting.
Sumber: Arabi21.
