Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar membatasi ruang lingkup kerja “Dewan Perdamaian” yang dibentuk AS hanya untuk konflik di Jalur Gaza. Permintaan ini disampaikan Lula dalam percakapan telepon dengan Trump, yang juga menyepakati rencana pertemuan bilateral di Washington.
Menurut pernyataan resmi Kepresidenan Brasil pada Senin (26/1), Lula mengusulkan agar badan yang dibentuk Trump itu “dibatasi hanya pada isu Gaza dan mencakup satu kursi untuk Palestina.” Presiden Brasil juga menegaskan kembali pentingnya reformasi menyeluruh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk penambahan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan.
Ini bukan kali pertama Lula menyoroti soal dewan tersebut. Sebelumnya, ia telah mengkritik dengan menyebut Trump berupaya menjadi “penguasa” bagi “PBB baru” melalui pembentukan badan ini, terutama karena “Piagam” pendiriannya memberikan peran yang sangat luas kepada Trump hingga mencakup konflik internasional lainnya, yang berpotensi menciptakan badan saingan PBB.
Latar Belakang dan Isu Lain yang Dibahas
Dewan Perdamaian yang diketuai Trump diumumkan Gedung Putih sebagai bagian dari rencana mengakhiri perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Komunikasi antara Lula dan Trump ini terjadi dalam konteks hubungan bilateral yang membaik setelah mengalami ketegangan berbulan-bulan. Pasca pendekatan ini, pemerintah AS telah membebaskan ekspor produk-produk utama Brasil dari bea masuk 40% yang sebelumnya diterapkan.
Dalam percakapan yang sama, kedua pemimpin juga mendiskusikan situasi di Venezuela. Lula menyerukan “menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan” menyusul operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Presiden Brasil sebelumnya telah menyebut operasi tersebut “melampaui batas yang dapat diterima.”
Kepresidenan Brasil menyatakan bahwa kedua presiden menyepakati bahwa Lula akan melakukan kunjungan ke Washington. Jadwal pertemuan akan ditetapkan setelah rangkaian perjalanan Lula ke India dan Korea Selatan pada bulan Februari mendatang.
Sumber : www.aljazeera.net
