ISLAMABAD/TEHERAN, 18 Mei 2026 — Kantor berita Reuters mengutip sumber Pakistan yang mengetahui perkembangan bahwa Islamabad telah menyerahkan proposal Iran yang telah direvisi kepada Amerika Serikat pada Minggu malam. Proposal ini bertujuan untuk mengakhiri perang, di tengah kebuntuan negosiasi yang terus berlangsung antara kedua belah pihak.
Sumber tersebut menambahkan bahwa perbedaan antara kedua belah pihak mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk diselesaikan. “Kami tidak punya banyak waktu untuk menjembatani kesenjangan antara kedua negara,” katanya, seraya menambahkan bahwa kedua negara “terus mengubah persyaratan dan tujuan mereka.”
Koresponden Al Jazeera mengutip sumber di Kementerian Dalam Negeri Pakistan yang mengatakan bahwa menteri dalam negeri telah memutuskan untuk memperpanjang kunjungannya saat ini ke Teheran untuk hari ketiga. Sumber tersebut menegaskan bahwa upaya resmi Islamabad saat ini difokuskan pada upaya memastikan kelanjutan de-eskalasi.
Kantor berita Iran, Tasnim, mengutip sumber dekat tim negosiasi yang mengatakan bahwa Teheran telah menyerahkan teks baru yang terdiri dari 14 poin melalui mediator Pakistan. Sumber tersebut mencatat bahwa proposal Iran yang baru terutama berfokus pada negosiasi untuk mengakhiri perang dan membangun kepercayaan dari pihak Amerika Serikat.
Sumber tersebut mengatakan bahwa Washington, dalam teks barunya, telah menyetujui pencabutan sanksi minyak dan pencabutan sanksi dari Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control/OFAC) selama negosiasi, sementara Teheran bersikeras pada pencabutan semua sanksi yang dikenakan padanya.
Fokus pada Selat Hormuz dan Tiga Belas Poin
Direktur Kantor Al Jazeera di Bandar Abbas, Nour al-Din al-Daghir, mengatakan bahwa Teheran telah menyerahkan teks baru yang terdiri dari 14 persyaratan, bukan poin, sebagai tanggapan atas lima tuntutan AS. Ia mencatat bahwa Teheran telah menetapkan syarat sebelum memasuki negosiasi nuklir: mengakhiri perang di semua front, mencabut sanksi dan mencairkan dana beku, serta mengakui hak Teheran atas Selat Hormuz. Ia menjelaskan bahwa selat tersebut—yang tidak melihat lalu lintas kapal apa pun pada hari Minggu—merupakan poin mendasar dan penting dalam berkas negosiasi antara Iran dan AS.
Mengenai kunjungan Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, ke Teheran, al-Daghir mengatakan bahwa bukti menunjukkan bahwa ia tidak datang sebagai menteri dalam negeri, tetapi sebagai mediator untuk menyampaikan pesan dan mendekatkan pandangan kedua belah pihak.
Cuplikan yang disiarkan Al Jazeera menunjukkan sejumlah besar kapal komersial dan kapal tanker yang membawa bahan energi—milik Iran dan negara lain—berlabuh di lepas pantai Bandar Abbas setelah mereka tidak dapat bergerak akibat blokade AS terhadap Teheran dan situasi keamanan yang tegang di selat tersebut, selain pembatasan dan tindakan yang diberlakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang mencegah kapal asing berangkat.
Pernyataan Trump dan Kelanjutan Pembicaraan
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada majalah Fortune bahwa Iran “sangat ingin menandatangani” perjanjian gencatan senjata dengan AS. Ia melanjutkan, “Mereka mengirimi Anda sebuah kertas yang tidak ada hubungannya dengan kesepakatan yang kami capai.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqaei, mengatakan bahwa pembicaraan dengan AS terus berlangsung dengan mediasi Pakistan. Ia menambahkan, “Meskipun Washington menolak proposal kami, kami telah menerima serangkaian komentar AS melalui mediator Pakistan.”
Baqaei menjelaskan bahwa “pertukaran pandangan” antara negaranya dan AS terus berlangsung melalui mediator Pakistan, dan Iran telah menyampaikan sudut pandangnya mengenai komentar AS.
Dalam sikap internasional, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerukan Teheran untuk memulai negosiasi langsung dengan Washington, dan menghentikan apa yang disebutnya sebagai ancaman terhadap tetangganya. Ia juga menekankan perlunya membuka Selat Hormuz bagi lalu lintas pelayaran internasional tanpa batasan apa pun.
Trump sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum publik kepada Teheran untuk “mengajukan proposal terbaru sesegera mungkin,” mengancam akan adanya “konsekuensi parah” dan mengembalikan opsi militer menyeluruh ke meja perundingan, setelah ia menggambarkan gencatan senjata saat ini berada di “ruang pemulihan.”
Sebaliknya, Iran menolak apa yang dianggapnya sebagai “persyaratan penyerahan.” Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf membalas dengan ancaman balasan melalui platform X, menegaskan bahwa tidak ada alternatif selain mengakui hak-hak penuh rakyat Iran sebagaimana tercantum dalam “proposal 14 poin,” dan memperingatkan Trump bahwa pilihan lain hanya akan membawa “kegagalan demi kegagalan” bagi Washington.
Sumber: Al Jazeera
