KAIRO, 6 Juni 2026 — Seorang pemimpin faksi Palestina mengatakan bahwa ibu kota Mesir, Kairo, akan menjadi tuan rumah pertemuan pada hari Sabtu antara faksi-faksi perlawanan di Jalur Gaza. Pertemuan ini akan dihadiri oleh perwakilan dari kepemimpinan Hamas, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), Jihad Islam, serta Gerakan Reformasi dalam Fatah, yang akan diwakili dalam pertemuan tersebut oleh pemimpin Samir Musharawi.
Pemimpin faksi yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa tujuan pertemuan hari ini adalah untuk mencapai visi Palestina yang terpadu sebelum delegasi negosiasi Hamas duduk bersama para mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki, serta dengan perwakilan Dewan Perdamaian Global. Hal ini untuk membahas amandemen yang diajukan oleh para mediator terhadap proposal sebelumnya yang diajukan oleh utusan tinggi urusan Gaza, Nikolay Mladenov, yang bertujuan untuk beralih ke fase kedua dari rencana Presiden AS Donald Trump.
Delegasi negosiasi Hamas, yang dipimpin oleh Dr. Khalil al-Hayya dan beranggotakan Zaher Jabarin, Ghazi Hamad, dan Hussam Badran—semuanya anggota biro politik gerakan—tiba di Kairo pada hari Jumat.
Jaminan dan Bantahan
Seorang pemimpin Gerakan Reformasi membantah kabar yang beredar tentang partisipasi pemimpin gerakan, Muhammad Dahlan, dalam pertemuan Kairo. Pemimpin faksi juga membantah spekulasi tentang adanya kecenderungan untuk memberikan Dahlan peran yang lebih luas dalam mengelola Jalur Gaza dalam waktu dekat, sebagai bagian dari proposal untuk beralih ke fase kedua perjanjian gencatan senjata. Ia mengatakan, “Masalah ini sama sekali tidak dibahas, baik di tingkat pertemuan para pemimpin faksi maupun di tingkat pertemuan para mediator dan Dewan Perdamaian.”
Hal yang sama ditegaskan oleh seorang pemimpin senior Hamas yang mengetahui konsultasi tersebut. Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “Saat ini tidak ada pembicaraan tentang memberikan Dahlan peran yang lebih besar dalam mengelola Jalur Gaza dalam waktu dekat, atau pengawasannya atas pengelolaan Gaza dengan mengawasi kerja komite teknokrat.”
Pemimpin Hamas tersebut menjelaskan bahwa salah satu pihak regional sebelumnya telah mengajukan proposal kepada Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza untuk menyerahkan administrasi Gaza kepada Dahlan. Usulan itu tidak diterima baik oleh faksi-faksi maupun para mediator. Namun, ia mencatat bahwa ada saluran komunikasi dan interaksi aktif antara kepemimpinan Hamas dan Dahlan, tetapi “itu tidak berarti persetujuan gerakan terhadap proposal apa pun tentang dia yang mengambil alih administrasi Gaza.”
Mengenai pertemuan yang akan datang di Kairo, pemimpin Hamas tersebut mengatakan, “Dasar dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk mendapatkan jaminan yang nyata dan jelas dari para penjamin dan perwakilan Dewan Perdamaian untuk melaksanakan persyaratan fase pertama perjanjian gencatan senjata, dan menghentikan operasi pembunuhan dan pemboman setiap hari di Gaza.”
Gagasan dan Amandemen
Sementara itu, seorang sumber Mesir yang mengetahui mediasi Kairo mengatakan bahwa posisi Mesir terus mendukung keberadaan administrasi teknokrat, terutama karena gagasan komite nasional untuk pengelolaan Gaza murni berasal dari Mesir, yang datang sebagai inisiatif dan usulan dari Kairo. Sumber tersebut menunjukkan bahwa “memperluas peran Dahlan atau kepemimpinannya atas administrasi Gaza bukanlah pilihan yang disukai atau disambut baik oleh Mesir,” dengan alasan apa yang disebutnya sebagai alasan dan pertimbangan regional yang bertentangan dengan kepentingan Kairo, serta seluruh masalah Palestina.
Sumber tersebut, yang berbicara kepada Al Jazeera Net dengan syarat anonim, mengungkapkan bahwa para pejabat di Mesir baru-baru ini telah merumuskan serangkaian amandemen untuk diajukan selama putaran baru pertemuan Kairo. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kesepakatan dan mencegah keruntuhannya mengingat eskalasi Israel baru-baru ini di Gaza.
Sumber tersebut menjelaskan bahwa amandemen ini mencakup mewajibkan Israel, oleh Dewan Perdamaian, untuk menghentikan pembunuhan terhadap para pemimpin dan anggota perlawanan di Gaza, terutama karena warga sipil menjadi korban dalam penargetan ini, yang pada dasarnya melanggar ketentuan kesepakatan yang ditandatangani pada Januari lalu.
Amandemen tersebut juga mencakup klausul tentang penarikan Israel dari apa yang disebut sebagai “Garis Oranye,” di mana tentara pendudukan menempatkan 8 persen dari wilayah Gaza di bawah kendalinya, yang melanggar kesepakatan.
Sumber Mesir tersebut menunjukkan bahwa amandemen ini berfungsi sebagai ambang batas untuk memulai negosiasi tentang transisi ke fase kedua. Fase kedua, menurutnya, menetapkan dimulainya penarikan Israel melampaui Garis Kuning, dan kesepakatan tentang pembentukan serta penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Sumber: Al Jazeera
