Perundingan langsung pertama antara Israel dan Suriah yang dimediasi oleh Amerika Serikat di Paris tidak menghasilkan kesepakatan apa pun terkait isu-isu kontroversial, terutama terkait eskalasi Israel selama krisis Sweida dan perluasan pendudukan Dataran Tinggi Golan. Sebuah sumber yang mengetahui hal ini mengungkapkan bahwa kedua negara telah sepakat untuk memulai putaran negosiasi baru, yang tanggalnya belum ditetapkan.
Saluran resmi Suriah Al-Ikhbariya mengutip sumber diplomatik Suriah pada hari Sabtu mengatakan bahwa selama pertemuan tersebut, Damaskus menganggap Tel Aviv bertanggung jawab atas eskalasi di provinsi selatan Sweida.
Utusan AS Tom Barrack mengatakan pada hari Jumat bahwa para pejabat dari kedua negara membahas upaya deeskalasi situasi di Suriah dalam perundingan yang diadakan pada hari Kamis. Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Suriah dan pejabat intelijen juga berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan tingkat tinggi terakhir antara kedua belah pihak terjadi pada tahun 2000, ketika mantan Presiden AS Bill Clinton menjamu Perdana Menteri Israel saat itu Ehud Barak dan Menteri Luar Negeri Suriah saat itu Farouk al-Sharaa, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua negara.
Seorang sumber diplomatik Suriah mengatakan kepada TV Al-Ikhbariya bahwa “negosiasi tersebut, yang mempertemukan delegasi dari Kementerian Luar Negeri Suriah dan Dinas Intelijen Umum dengan pihak Israel, dimediasi oleh Amerika Serikat dan berfokus pada perkembangan keamanan terkini serta upaya untuk meredam eskalasi di selatan.”
Ia menjelaskan bahwa “pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan akhir, melainkan konsultasi awal yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan membuka kembali saluran komunikasi mengingat eskalasi Israel yang sedang berlangsung terhadap Suriah sejak awal Desember.”
Delegasi Suriah menekankan bahwa “persatuan, integritas, dan kedaulatan wilayah Suriah merupakan prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan, dan bahwa Sweida beserta rakyatnya merupakan bagian integral dari negara Suriah, dan status mereka tidak dapat dikompromikan atau diisolasi dengan dalih apa pun.”
Ditekankan pula bahwa rakyat Suriah beserta lembaga-lembaga negara, tengah berupaya serius untuk membangun kembali apa yang telah hancur akibat perang, dan bahwa, setelah bertahun-tahun konflik, rakyat Suriah mendambakan keamanan dan menolak untuk terseret ke dalam proyek-proyek meragukan yang mengancam persatuan negara.
Ia menyatakan bahwa delegasi Suriah dengan tegas menolak segala kehadiran asing ilegal di wilayah Suriah, dan segala upaya untuk mengeksploitasi segmen masyarakat Suriah dalam proyek pemisahan atau menciptakan entitas paralel yang akan memecah belah negara dan memicu pertikaian sektarian.
Ia menekankan bahwa segala upaya untuk menyeret negara itu ke dalam kekacauan atau kekerasan internal sama sekali tidak dapat diterima, memperingatkan terhadap skema yang menargetkan tatanan sosial Suriah dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut.
Delegasi Suriah juga “menyatakan pihak Israel bertanggung jawab atas eskalasi terkini dalam peristiwa Sweida,” menekankan bahwa “kelanjutan kebijakan agresif ini mengancam keamanan seluruh kawasan, dan Suriah tidak akan menerima pemaksaan fakta baru di lapangan.”
Sejak pecahnya bentrokan di Sweida antara suku Druze dan Badui pada 13 Juli, Israel telah meningkatkan pemboman di empat provinsi selatan Suriah (Damaskus, Rif Dimashq, Daraa, dan Sweida), yang menargetkan lokasi-lokasi penting, termasuk gedung Staf Umum tentara di ibu kota.
Sumber: Middle East Online.
