Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah mengatakan bahwa presiden Amerika Joe Bidden dan PM. Penjajah israel Naftali Bennet tidak akan menjadikan politik sebagai sebuah solusi atas permasalah Palestina, termasuk diantaranya pengakuan Palestina sebagai negara dengan garis Tapal batas 1967, yang menurut Haniyah hal itu juga akan ditolak.
Haniyah kemudian menambahkan bahwa keterpilihan keduanya, Bennet dan Bidden dengan jabatan barunya kini, dinilai tidak akan memberikan banyak perubahan terhadap penjajahan yang dilakukan israel. Terbukti dengan sikap politik pemerintah israel sekarang yang masih melakukan perampasan terhadap tanah serta hak-hak bangsa Palestina baik di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza.
Pernyataan Haniah ini seakan sebagai jawaban terhadap pidato presiden Palestina yang sudah berakhir masa jabatannya, Mahmud Abbas dalam pidatonya di Kongres ke-76 PBB hari Jumat, (24/9) lalu. Dalam kesempata ini ia memberi waktu hingga satu tahun kedepan bagi penjajah israel untuk menarik diri dari tapal 1967 termasuk di dari wilayah Timur Al-Quds.
Peringatan Abbas ini muncul setelah dirinya melihat perundingan yang dijalani tidak lagi memberikan harapan ataupun solusi bagi kedua belah pihak. Memburuknya hubungan israel dengan Otoritas Palestina ini sudah terjadi sejak tahun 2014. Ditambah lagi dengan sikap PM Israel Naftali Bennett yang menegaskan bahwa selama ia berkuasa, dirinya tidak menginginkan berdirinya negara Palestina yang berdaulat.
Menanggapi beberapa negara Arab yang melakukan normalisasi dengan penjajah israel, Ismail Haniah mengatakan, Hamas dalam hal ini sangat menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini. Ia menambahkan bahwa sebagian negara Arab berpandangan dirinya sangat membutuhkan legalitas dari Amerika, dan mereka tahu hal itu tidak akan didapat sebelum memperoleh restu Tel Aviv.
Haniah juga melihat bahwa normalisasi yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara Arab bukanlah representatif dari rakyat mereka dan bukan pula pertanda bangsa Arab menerima israel, karena yang ada justru masyarakat menentang normalisasi khususnya yang yang baru disepakati dalam beberapa waktu terakhir.
Sumber: Anadholu Agency
