Dalam langkah diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, utusan dari “Dewan Perdamaian” yang dipimpin Presiden AS Donald Trump bertemu langsung dengan perwakilan Hamas di ibu kota Mesir pada akhir pekan lalu. Pertemuan ini dilakukan untuk menyelamatkan gencatan senjata yang semakin rapuh di Jalur Gaza, yang semakin tertekan akibat meluasnya perang regional dengan Iran.
Pertemuan langsung antara perwakilan AS dan Hamas ini menandai keterlibatan diplomatik yang signifikan, meskipun para analis memandang langkah ini bukan sebagai legitimasi terhadap kelompok Palestina tersebut, melainkan sebagai taktik terukur yang didasari oleh ancaman kekerasan yang akan kembali terjadi.
Kenyataan di Lapangan: Hamas Aktor Utama di Gaza
Analis politik Palestina, Abdullah Aqrabawi, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kesediaan Washington untuk bertemu dengan Hamas mencerminkan realitas nyata di lapangan. “Ada pengakuan realistis yang komprehensif bahwa aktor militer, politik, dan sosial utama di Jalur Gaza adalah Hamas,” ujarnya.
Namun, Aqrabawi memperingatkan agar tidak memandang pertemuan ini sebagai perubahan fundamental dalam kebijakan AS. Di era pemerintahan Trump, pertemuan diplomatik tidak berarti pengakuan politik. Sebaliknya, pendekatan ini dibingkai oleh ancaman konstan untuk kembali ke “perang pemusnahan.”
Tujuan utama dari pembicaraan ini, menurutnya, adalah untuk memberdayakan komite teknokrat yang baru dibentuk di Gaza untuk membangun basis sosial yang mampu menantang kelompok bersenjata tersebut.
Pembukaan Terbatas Perlintasan Rafah
Menyusul pembicaraan tersebut, Israel mengumumkan akan membuka kembali sebagian Pos Lintas Rafah pada hari Rabu. Perlintasan Rafah, yang merupakan satu-satunya akses pejalan kaki Gaza di luar kendali langsung Israel, ditutup ketika serangan terhadap Iran dimulai pada 28 Februari lalu.
Meskipun ada upaya diplomatik, kekerasan di Gaza terus berlanjut. Serangan Israel pada hari Minggu menewaskan sedikitnya 13 warga Palestina, termasuk dua anak laki-laki, seorang wanita hamil, dan sembilan petugas polisi.
Ilusi “Pemerasan Terbalik”
Laporan awal menunjukkan bahwa Hamas sempat mengancam akan meninggalkan gencatan senjata jika pembatasan perbatasan Gaza terus berlanjut. Namun, Aqrabawi menolak penilaian ini, mencatat bahwa Hamas secara konsisten menyatakan keinginannya untuk menghindari kembalinya perang skala penuh.
Dia menjelaskan bahwa pembukaan kembali Perlintasan Rafah tidak terjadi karena keberhasilan tekanan Palestina, melainkan karena tujuan strategis yang berbeda bagi Washington dan Tel Aviv. “Setiap fasilitas, baik Perlintasan Rafah maupun izin masuk bantuan, datang melalui ‘Dewan Perdamaian’ dan komite teknokrat baru yang dibentuk di Jalur Gaza,” kata Aqrabawi. “Ini bukan respons terhadap negosiasi atau tekanan Palestina, tetapi dalam konteks mengizinkan komite ini menembus masyarakat Palestina.”
Pelucutan Senjata dan Rencana 20 Poin
Sebelum eskalasi regional, inisiatif unggulan Trump untuk Timur Tengah—sebuah rencana 20 poin untuk Gaza—telah menghentikan sebagian pembunuhan massal dan mengamankan pembebasan tawanan militer Israel serta beberapa tahanan Palestina. Sebagai imbalannya, Hamas menerima gencatan senjata yang membuat militer Israel menduduki lebih dari separuh wilayah kantong tersebut.
Namun, fase kedua dari rencana Trump, yang bergantung pada pelucutan senjata Hamas sebagai imbalan atas amnesti dan rekonstruksi, masih menemui jalan buntu. Sementara beberapa pihak mungkin menganggap konflik regional memberi Hamas pengaruh untuk membatalkan klausul pelucutan senjata sepenuhnya, Aqrabawi menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya.
AS dan Israel, yang terlibat berat dalam konflik dengan Iran, kemungkinan akan meningkatkan tekanan pada kelompok Palestina untuk mengamankan kemenangan yang cepat dan dapat ditegakkan di Gaza. “Tekanan yang terjadi saat ini pada pemerintah pendudukan dan perspektif Amerika tentang perang dengan Iran dapat mendorong mereka untuk menekan Hamas menyelesaikan tugas ini secepat mungkin,” kata Aqrabawi.
Namun demikian, Hamas tetap teguh pada pendiriannya. Kelompok tersebut memandang senjata mereka sebagai hal yang esensial untuk melawan pendudukan dan membentuk fondasi bagi institusi keamanan Palestina di masa depan.
Saat Washington dan Tel Aviv berupaya menggunakan ancaman genosida yang akan kembali terjadi untuk merekayasa masa depan politik Gaza, kenyataan bagi warga Palestina yang terperangkap di dalam kantong tersebut tetap tidak berubah. Bagi mereka, pembukaan kembali sebagian satu pos lintas perbatasan bukanlah terobosan diplomatik, melainkan helaan napas singkat di Jalur Gaza yang terkepung, di mana kelangsungan hidup sehari-hari mereka disandera oleh tuntutan pendudukan militer.
Sumber: Al Jazeera
